Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke
Swiss untuk menghadiri
Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi
Arab Saudidalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi
Inggris,
Perancis,
Belanda,
Jerman, dan
Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi
India,
Korea Selatan,
Thailand, dan
Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi
Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi
Afrika Selatan dalam perjalanan menuju
Kuba untuk menghadiri pertemuan
G-77, sebelum kembali melewati
Kota Meksiko dan
Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan
Iran,
Pakistan, dan
Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.
[38]
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral
Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.
[39]
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan
Jusuf Kalladan Menteri Negara BUMN
Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.
[40] Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani
nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.
[41] Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.
[42]
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.
[43] Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan
Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya
Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.
[44]