listen ƪ(˘⌣˘)┐ ƪ(˘⌣˘)ʃ

http://www.ringtonematcher.com/co/ringtonematcher/02/noc.php?sid=VOKMros&artist=Boyce+Avenue&song=We+Can%E2%80%99t+Stop+Feat.+Bea+Miller+%E2%80%93+Boyce+Avenue

Selasa, 15 Oktober 2013

pelita 4

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah:
·  Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Sedangkan di pihak lain masih banyak ditemui hambatan, seperti sarana pelabuhan yang masih “semrawut” dan munculnya ekonomi biaya tinggi. Tindakan yang diambil untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi adalah:
a.  Memberantas pungutan liar
b. Mempermudah prosedur ke-Pabeanan
c.  Menghapus dan memberantas biaya-biaya siluman
·  Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
·  Paket Devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang megakibatkan penerimaan pemerintah turun. Kebijaksanaan kali ini didukung dengan dilaksanakannya pinjaman luar negeri.
· Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal, dengan cara melakukan:
a.   Penurunan Bea Masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
b.  Proteksi produksi yang lebih efeisien
c.  Kebijaksanaan penanaman modal
·  Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor non migas. Langkah yang ditempuh di antaranya adalah:
a.   Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor
b.  Pembebasan dan keringanan dalam Bea masuk
c.   Penyempurnaan klasifikasi barangnya
· Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi, terutama dalam usaha memperlancar perizinan (deregulas).
·   Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988, yakni kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
·     Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasidan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
·    Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif. Selain iu, kebijaksanaan juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi.

pelita 3

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini adalah:
·   Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan ekspor-impor, dan lalu lintas devisa. Di dalam kebijaksanaan ini diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor. Kebijaksanaan ini kurang membawa hasil, dikarenakan terjadinya resesi dunia yang juga belum berakhir.
· Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas. Dalam kebijaksanaan ini tersirat keharusan eksportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama. Ternyata kebijaksanaan ini pun masih kurang berhasil, karena resesi dunia tersebut. Dengan adanya resesi tersebut menyebabkan naiknya tingkat inflasi, sehingga tabungan masyarakat menurun, dana untuk investasi menjadi berkurang. Akibat lebih jauhnya adalah turunnya produktivitas dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjdi berkurang.
· Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$, dengan harapan:
a.  Gairah ekspor dapat meningkat, sehingga penerimaan negara menjadi lebih banyak
b. Komoditi ekspor menjadi lebih mahal, karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. Dengan demikian diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas. Akibatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak pun dapat ditingkatkan

monorel

Liputan6.com, Jakarta : PT Jakarta Monorail berencana mendatangkan kereta monorel dari China ketimbang buatan dalam negeri. Kereta monorel tersebut merupakan besutan dari perusahaan manufaktur yang terkenal dengan sistem mass rapid transit (MRT), China CNR Corporation Limited (CNR).
Direktur Teknis Jakarta Monorail, Rosa Bovanantoo mengungkapkan, pihaknya akan mulai mengoperasikan sebanyak 75 gerbong kereta dalam uji coba monorel (commisioning) pada tahap awal.
"Penyelesaian konstruksi jalur hijau (green line) ditargetkan akhir 2016 yang menjadi tahap awal pembangunan proyek monorel. Dan saat itu pula, kami akan menggelar commisioning dengan 75 gerbong kereta monorel," tutur dia saat ditemui usaiGroundbreaking Proyek Monorel Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Jakarta Monorail berniat mengoperasikan 200 gerbong kereta. Rencana itu akan dilakukan secara bertahap apabila uji coba monorel berlangsung sukses dengan memegang izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara satu rangkaian kereta terdiri dari empat sampai enam gerbong.
Dari pengadaan 75 gerbong kereta monorel yang akan dipakai dalam tahap commisioning, sebanyak 30 kereta berasal dari China. Sisanya akan didatangkan lewat pola kemitraan antara perusahaan dengan produsen kereta lainnya, termasuk dari Indonesia.
Kenapa pakai kereta dari China?
"Alasan kami memakai kereta dari China adalah pertama, karena kereta tersebut sudah diadopsi dari monorel Jepang. Kedua, sistem kereta monorel China lebih straddle dan ketiga memiliki kapasitas lebih besar," ujarnya.
Kereta monorel dari CNR itu, lanjut dia, sudah berjalan melayani masyarakat kota Chongqing di China yang mempunyai basis penduduk hampir sama dengan populasi Jakarta.
Kereta monorel China juga memiliki kemampuan ekspansi hingga delapan gerbong kereta dalam satu rangkaian dengan daya tampung sekitar 800 ribu penumpang.
"Populasi penduduk di Chongqing adalah urutan kelima terbesar di dunia, atau mendekati populasi Jakarta. Bahkan kereta monorel di kota itu sudah mampu berjalan sepanjang 150 kilometer (km)," papar Bovanantoo.
Jakarta Monorail memastikan akan tetap menggunakan kereta monorel buatan dalam negeri, seperti PT INKA (Persero) dan pabrikan lain. "Bukan berarti kereta buatan lokal cepat rusak atau apa, tapi kami kan sudah mengevaluasi secara handal bahwa ada skema finansial dari Chongqing," ucapnya.
Saat ini, Jakarta Monorail masih dalam tahap penyelesaian dokumen teknis rolling stock untuk proyek monorel dengan CNR yang merupakan BUMN Republik China. (Fik/Shd)

periode pelita 2

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai:
Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, di samping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
· Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia,  serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini di antaranya adalah:
a.     Naiknya cadangan devisa dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar
b.    Naiknya tabungan pemerintah dari Rp 225 milyar menjadi Rp 1.522 milyar
·  Kebijaksanaan 15 Nopember 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor, yang pada masa ini menjadi lemah karena:
1.  Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%, sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia, akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.
2.  Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979

Di samping itu KNOP 15 juga didukung oleh kebijaksanaan devaluasi Rupiah dari Rp 415/$ menjadi Rp 625/$. Kebijaksanaan lain yang mendukung pada periode ini adalah dengan diturunkannya Bea Masuk untuk komoditi impor yang merupakan komoditi bahan penolong, serta dengan menaikkan Bea Masuk untuk komoditi impor lainnya.

PERIODE PELITA I

PERIODE PELITA I
Kebijaksanaan pada periode Pelita Pertama ini dimulai dengan:
·  Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor
·  Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dollar, dengan sasaran pokoknya adalah:
Kestabilan harga bahan pokok
Peningkatan nilai ekspor
Kelancaran impor
Penyebaran barang di dalam negeri

A.PERIODE 1966-1969

A.PERIODE 1966-1969
Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerntah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih tinggi. Kebijaksanaan ini cukup berhasil menekan inflasi dari ± 650% menjadi ± 10% saja, suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.

1. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH SELAMA

1.   KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH SELAMA
Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang yang kemudian lebih dikenal dengan kebijksanaan pemerintah di bidang ekonomi. Meskipun demikian kebijaksanaan di bidang lain tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi itu sendiri.
Sebelum dibahas mengenai kebijaksanaan pemerintah yang saat ini ada, perlu kiranya dilihat perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian Indonesia, khususnya setelah masa Orde Baru berjalan. Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak Orde Baru berjalan diantaranya adalah: